Category: Konstitusi

Oleh Drs. Ridwan Saidi

CABE Catetan Babe

UUD 1945 Tak Dilaksanakan Usai Didekrit

Suharto diktator adalah diksi gampangan untuk menolak penegakkan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Koq Sukarno tidak didiktatorkan? Bukankah Sukarno yang mendekrit kembali ke UUD 1945, walau Sukarno tidak diambil sumpahnya sebagai Presiden RI di bawah UUD 1945. Sukarno disumpah sebagai Presiden RI di bawah UUDS 1950 dan disumpah sebelumnya pada saat setelah proklamasi. Ketika itu sudah ada UUD 1945 tapi belum ditempatkan dalam Berita Negara. Ketika Konstitusi RIS 1949 disahkan, Mr Assaat jadi Acting Presiden RI.

Suharto sebagai Presiden terlalu lama. Karena itu perlu pembatasan masa jabatan Presiden dan ketentuan itu cukup ditempatkan dalam addendum konstitusi, tak perlu batang tubuh UUD 1945 yang diacak-acak seperti sekarang yang akibatnya ditolak untuk ditempatkan dalam Lembaran Negara.

Ketika Presiden Sukarno membacakan dekrit 5 Juli 1959 status beliau sebagai Presiden UUDS 1950. Selesai dekrit dibaca, seharusnya Ir. Soekarno bukan Presiden lagi. Langkah berikut seharusnya membentuk MPR(S). MPR(S) memilih Presiden dan wakilnya sebagaimana ketentuan UUD 1945. Ini tak pernah dilaksanakan.

Mengomentari usaha untuk menegakkan UUD 1945 secara murni dan kosekuen seharusnya tidak perlu merujuk performance pemerintahan Soekarno dan atau Suharto. UUD 1945 mengalami adem pauze (rehat) begitu usai didekritkan pada 5 Juli 1959. Ini rechtsgeschidenis van de konstitutie.

Pemerintahan Sukarno selama tujuh tahun 1959-66 berjalan beyond the constitution. Pemerintah Suharto yang dapat dipersoalkan ialah sumber kewenangan yang diperoleh dari seorang Presiden de facto pada 11 Maret 1966.

Protokol serah kekuasaan pada tanggal 21 Mei 1998 dari Suharto ke BJ Habibie apa seperti itu. Suharto sendiri dikabarkan menghendaki pemilu dipercepat pada tahun 1998 juga. Tapi pers Eropa memberitakan adanya telepon Menlu USA Madeleine Albright pada pukul 23.00 WIB tanggal 20 Mei 1998 kepada Presiden Suharto yang menurut surat kabar Eropa sebagai melakukan coup de grace, pukulan yang mematikan.

Pemerintahan reformasi berjalan di atas unknown constitution, karena perubahan konstitusi tidak ditempatkan dalam Lembaran Negara.

Menegakkan UUD 1945 secara murni dan konsekwen adalah sebuah keharusan. Wa ba’duHu. RSaidi

Salah satu peristiwa besar dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia adalah Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Dekrit ini menegaskan memberlakukan kembali UUD 1945 sebagai konstitusi Indonesia. Jika dibuat dalam periodisasi, Dekrit Presiden 5 Juli adalah periode keempat sejarah konstitusi Indonesia pasca Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.

Periode pertama 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949, meggunakan UUD 1945. Periode kedua, penggunaan Konstitusi RIS, mulai 27 Desember 1949 hingga 17 Agutus 1950. Periode ketiga, 17 Agustus 1950-5 Juli 1959, menggunakan UUD Sementara.

Lahirnya Dekrit Presiden 5 Juli tak bisa dilepaskan dari kegagalan Konstituante membentuk sebuah UUD baru pengganti UUD Sementara 1950. Konstituante gagal mencapai kata sepakat karena tak ada satu kekuatan politik di Konstituante mendapatkan 2/3 suara yang hadir.

Satu kekuatan hanya bisa mendapatkan lebih dari sepertiga tetapi tak sampai dua pertiga. Anggota Konstituante terbelah mengenai paham kenegaraan yang hendak diterapkan dalam konstitusi. Ada juga yang menganggap Dekrit 5 Juli lahir karena momentumnya pas untuk melontarkan gagasan Demokrasi Terpimpin.

Lalu, apakah Dekrit Presiden itu konstitusional? Krisna Harahap, dalam bukunya Konstitusi Republik Indonesia Menuju Perubahan Ke-5(2009) menyebutkan Dekrit adalah ‘suatu cara yang tidak konstitusional’ yang ditempuh pemerintahan Soekarno setelah melihat kenyataan gagalnya Konstituante.

Dalam buku Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia (1988), dua dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, menyebutkan dasar hukum Dekrit 5 Juli adalah staatsnoodrecht. Hal ini sama dengan pendapat Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) Orde Baru seperti bisa dibaca dalam TAP MPRS No. XX/MPRS/1966 tentang memorandum DPR-GR Mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia.

Staatsnoodrecht adalah sebutan untuk hukum tata negara darurat. Istilah ini merujuk pada keadaan darurat negara. Menurut Mr. Herman Sihombing, dalam bukunya Hukum Tata Negara Darurat di Indonesia (edisi 1996), dalam pengertian subjektif hukum tata negara darurat, kewenangan penguasa negara untuk menyatakan adanya bahaya meskipun belum atau tidak ada aturan tertulis untuk itu terlebih dahulu.

Jadi, keleluasaan penguasa atau pemerintah negara selaku subjek hukum tata negara pendukung dan badan utama yang berhak dalam keadaan darurat itu. Ada atau tidak sungguh-sungguh bahaya itu, pemerintah diberi hak kekuasaan untuk menyatakan adanya bahaya.

Isi Dekrit
Lalu, apa sebenarnya isi Dekrit Presiden 5 Juli 1959? Apakah hanya sekadar penegasan untuk kembali ke UUD 1945? Sebaiknya, isi Dekrit tersebut langsung dituliskan ulang sebagaimana adanya.

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

KAMI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA/PANGLIMA TERTINGGI ANGKATAN PERANG

Dengan ini menyatakan dengan khidmat:
Bahwa anjuran Presiden dan Pemerintah untuk kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945, yang disampaikan kepada segenap rakyat Indonesia dengan Amanat Presiden pada tanggal 22 April 1959, tidak memperoleh keputusan dari Konstituante sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Sementara;

Bahwa berhubung dengan pernyataan sebagian terbesar anggota-anggota Sidang Pembuat Undang-Undang Dasar untuk tidak menghadiri lagi sidang, Konstituante tidak mungkin lagi menyelesaikan tugas yang dipercayakan oleh rakyat kepadanya;

Bahwa hal yang demikian menimbulkan keadaan ketatanegaraan yang membahayakan persatuan dan keselamatan negara, nusa, dan bangsa, serta merintangi pembangunan semesta untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur;

Bahwa dengan dukungan bagian terbesar rakyat Indonesia dan didorong oleh keyakinan kami sendiri, kami terpaksa menempuh satu-satunya jalan untuk menyelamatkan Negara Proklamasi;

Bahwa kami berkeyakinan bahwa Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945 menjiwai Undang-Undang Dasar 1945 dan adalah merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan Konstitusi tersebut.

Maka atas dasar-dasar tersebut di atas:

KAMI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA/PENGLIMA TERTINGGI ANGKATAN PERANG

Menetapkan pembubaran Konstituante;

Menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku lagi bagi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, terhitung mulai hari tanggal penetapan Dekrit ini, dan tidak berlakunya lagi Undang-Undang Dasar Sementara.

Pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, yang terdiri dari anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan, serta pembentukan Dewan Pertimbangan Agung, akan diselenggarakan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 5 Juli 1959
Atas nama Rakyat Indonesia
Presiden Republik Indonesia/Panglima Tertinggi Angkatan Perang


Soekarno

Dalam Lampiran TAP MPRS No. XX/MPRS/1966 disebutkan bahwa Dekrit 5 Juli 1959 merupakan salah satu dari sumber tertib hukum. Ia menjadi ‘sumber hukum’ bagi berlakunya kembali UUD 1945, sejak 5 Juli 1959. Ia dikeluarkan ‘atas dasar hukum darurat negara’ mengingat keadaan ketatanegaraan yang membahayakan persatuan dan keselamatan negara, nusa, dan bangsa.

Disebutkan pula bahwa “Meskipun Dekrit 5 Juli 1959 itu merupakan suatu tindakan darurat, namun kekuatan hukumnya bersumber pada dukungan seluruh rakyat Indonesia, terbukti dari persetujuan DPR hasil pemilihan umum (1955) secara aklamasi pada 22 Juli 1959”.

@Sutan Majoindo

Kemarin Drs. Ridwan Saidi menulis sebuah artikel dengan judul Menegakkan UUD 45 Secara Murni Dan Konsekwen Dengan Politik Bukan Dengan Dekrit. Tulisan dan buah pikiran yang menarik kita berpikir lebih lanjut tentang sebuah konstelasi politik apalagi jika dikaitkan dengan situasi politik kekinian. Berangkat dari tulisan Ridwan Saidi itulah akhirnya saya melihat bagaimana proses dan legalitas dekrit khususnya Dekrit 5 Juli tahun 1959.

Gagalnya usaha untuk kembali ke UUD 1945 melalui Konstituante dan rentetan peristiwa politik selama masa demokrasi liberal mencapai klimaksnya pada tanggal 5 Juli 1959. Presiden Soekarno di Istana Merdeka mengumumkan Dekrit Presiden mengenai pembubaran Konstituante dan berlakunya kembali UUD 1945 dalam kerangka Demokrasi Terpimpin. Terdapat perbedaan pendapat mengenai legalitas Dekrit Presiden tersebut. Beberapa pendapat menyebutkan Dekrit adalah suatu cara yang tidak konstitusional yang ditempuh pemerintahan Soekarno setelah melihat gagalnya (dianggap gagal ?) Konstituante. Sedangkan pendapat yang lain menyebutkan dasar hukum Dekrit 5 Juli 1959 adalah Staatsnoodrecht yang merujuk pada keadaan darurat negara. Walaupun awalnya mendapat dukungan penuh DPR, berdasarkan sidang tanggal 22 Juli 1959, dan dukungan berupa pendapat hukum 11 Juli 1959 dari Ketua MA Profesor Wirjono Prodjodikoro yang diikuti dengan keluarnya Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 150 Tahun 1959 tentang Kembali Kepada Undang-Undang Dasar 1945, sejarah akhirnya membuktikan, lahirnya dekrit itu sekaligus merupakan kelahiran Soekarno sebagai diktator baru dengan konsep Demokrasi Terpimpinnya. Dari catatan dan hasil penelusuran saya menunjukkan bahwa berlakunya Dekrit Presiden sangat dipengaruhi situasi politik yang berkembang pada saat itu. Meskipun Dekrit itu sah secara hukum, karena didasarkan pada Hukum Darurat Negara, tetapi legalitasnya masih harus menunggu penetapan hukum secara konstitusional. Dekrit Presiden adalah produk politik oleh sebab itu pengaruhnya sangat besar bagi perpolitikan di suatu negara sehingga rawan untuk disalahgunakan oleh pihak yang berkepentingan. Saya jadi teringat tulisan Drs. Ridwan Saidi siang hari ini berjudul UUD 45 Tidak Dilaksanakan Setelah Dekrit 5 Juli 1959. Jadi sebenarnya Soekarno tidak melakukan implementasi UUD 1945 sebagaimana ditetapkan PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945.

@Sutan Majoindo

CABE catetan babe – Oleh Drs. Ridwan Saidi

UUD 45 tak dilaksanakan usai didekrit

Suharto diktator adalah diksi gampangan untuk menolak penegakkan UUD 45 secara murni dan konsekuen. Kok Sukarno tidak didiktatorkan? Bukankah Sukarno yang mendekrit kembali ke UUD 45, walau Sukarno tidak diambil sumpahnya sebagai Presiden RI di bawah UUD 45. Sukarno disumpah sebagai Presiden RI di bawah UUDS 1950 dan setelah proklamasi. Ketika itu ada UUD 45 tapi belum ditempatkan dalam Berita Negara. Ketika Konstitusi RIS 1949 disahkan, Mr Asaat jadi Acting Presiden RI.

Suharto sebagai Presiden terlalu lama. Karena itu perlu pembatasan masa jabatan Presiden dan ketentuan itu cukup ditempatkan dalam addendum konstitusi, tak perlu batang tubuh UUD 45 yang di-acak2 seperti sekarang yang akibatnya ditolak untuk ditempatkan dalam Lembaran Negara.

Ketika Presiden Sukarno membacakan dekrit 5 Juli 1959 status beliau sebagai Presiden UUDS 1950. Selesai dekrit dibaca, seharusnya Ir. Sukarno bukan Presiden lagi. Langkah berikut seharusnya membentuk MPR(S). MPR(S) memilih Presiden dan wakilnya sebagaimana ketentuan UUD 45. Ini tak pernah dilaksanakan.

Mengomentari usaha untuk menegakkan UUD 45 secara murni dan kosekuen seharusnya tidak perlu merujuk performance pemerintahan Sukarno dan atau Suharto. UUD 45 mengalami adem pauze (rehat) begitu usai didekritkan pada 5 Juli 1959. Ini rechtsgeschidenis van de konstitutie.

Pemerintahan Sukarno selama tujuh tahun 1959-66 berjalan beyond the constitution. Pemerintah Suharto yang dapat dipersoalkan sumber kewenangan yang diperoleh dari seorang Presiden de facto pada 11 Maret 1966.

Protokol serah kekuasaan pada tanggal 21 Mei 1998 dari Suharto ke BJ Habibie apa seperti itu. Suharto sendiri dikabarkan menghendaki pemilu dipercepat pada tahun 1998 juga. Tapi pers Eropa memberitakan adanya telepon Menlu USA pada pukul 23.00 WIB tanggal 20 Mei 1998 menelpon Presiden Suharto yang menurut beberapa surat kabar Eropa sebagai coup de grace, pukulan yang mematikan.

Pemerintahan reformasi berjalan di atas unknown constitution, karena perubahan konstitusi tidak ditempatkan dalam Lembaran Negara.

Menegakkan UUD 45 secara murni dan konsekuen sebuah keharusan. Wa ba’duHu. RSaidi

Ada SOBAT yang bertanya kenapa UUD 45 hasil Amandemen dikatakan sebuah penyelundupan hukum ? Bahkan dianggap hanya berlaku secara de facto saja bukan de jure. Kapan sebuah Undang-Undang (UU) dinyatakan berlaku? Apakah suatu UU yang disahkan oleh Pemerintah otomatis langsung diterapkan? Atau menunggu sampai diterbitkannya Lembaran Negara? Atau menunggu peraturan turunan dari undang-undang tersebut? Karena ada orang yang mengatakan bahwa suatu undang-undang yang disahkan Pemerintah, akan berlaku efektif (100%) setelah 2 (dua) bulan kemudian?

Terima kasih atas pertanyaan SOBAT PERUBAHAN. 

Baik SOBAT. Anda menyebut soal pengesahan. Oleh karena itu, pertama-tama saya akan jelaskan mengenai pengesahan suatu rancangan undang-undang (“RUU”) terlebih dahulu. Berdasarkan Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (“UU 12/2011”), RUU yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan menjadi Undang-Undang. Jadi, yang mengesahkan suatu RUU menjadi undang-undang adalah presiden.

Lebih lanjut diatur bahwa penyampaian RUU dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama (Pasal 72 ayat (2) UU 12/2011).

Kemudian, menurut Pasal 73 ayat (1) UU 12/2011, RUU itu disahkan oleh Presiden dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak RUU tersebut disetujui bersama oleh DPR dan Presiden.

Dalam hal RUU tidak ditandatangani oleh Presiden dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak RUU tersebut disetujui bersama, RUU tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan [Pasal 73 ayat (2) UU 12/2011].

The Hammurabi Code of Laws. Kode hukum Hammurabi, kumpulan 282 aturan, menetapkan standar untuk interaksi komersial dan menetapkan denda dan hukuman untuk memenuhi persyaratan keadilan. Kode Hammurabi diukir pada sebuah prasasti batu hitam besar berbentuk jari (pilar) yang dijarah oleh penjajah dan akhirnya ditemukan kembali pada tahun 1901. Hammurabi adalah raja keenam dalam dinasti Babilonia, yang memerintah di Mesopotamia tengah (sekarang Irak) dari c. 1894 hingga 1595 SM. Dan ini merupakan azas pemberlakuan sebuah peraturan perundangan. Ditempatkan dimuka umum. Di sebuah bukit di Persia utara agar khalayak ramai mengetahuinya. Inilah prinsip Berita Negara yang sekarang disebut sebagai Lembaran Negara.

Masih terkait dengan pengesahan suatu undang-undang, Prof. Dr. Maria Farida Indrati Soeprapto, S.H., M.H., Guru Besar Hukum Administrasi Negara dari Universitas Indonesia dalam bukunya Ilmu Perundang-Undangan: Dasar-Dasar dan Pembentukannya (hal. 151) antara lain mengatakan bahwa suatu undang-undang yang sudah disahkan baru dapat berlaku mengikat umum apabila diundangkan dalam suatu lembaran negara.

Pengesahan suatu undang-undang tidak serta-merta menandakan bahwa undang-undang itu sudah mulai berlaku dan mengikat.

Pengundangan adalah penempatan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, atau Berita Daerah. Demikian yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 12 UU 12/2011.

Definisi pengundangan di atas sekaligus meluruskan kata-kata “diterbitkannya Lembaran Negara”, yang benar adalah ditempatkannya undang-undang itu di dalam lembaran negara. Jadi, setiap undang-undang berbeda-beda daya laku dan daya ikatnya, tergantung dari bunyi Ketentuan Penutupnya yang menyatakan kapan diundangkannya undang-undang tersebut.

Marida Farida mengatakan bahwa sehubungan dengan adanya masalah pengundangan dan daya ikat tersebut, dapat dijumpai adanya tiga variasi, yaitu (Ibid, 158-160):

1.    Berlaku pada tanggal diundangkan

Apabila di dalam suatu peraturan dinyatakan berlaku pada tanggal diundangkan, maka dalam hal ini peraturan tersebut mempunyai daya ikat pada tanggal yang sama dengan tanggal pengundangannya.

Salah satu contoh Ketentuan Penutup yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut berlaku dan mempunyai daya ikat pada tanggal yang sama dengan pada tanggal pengundangannya adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) yang berbunyi: “Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan”. Perlu Anda ketahui, tanggal disahkan dan tanggal diundangkannya UU PT ini adalah sama, yaitu 16 Agustus 2007. Artinya, UU PT ini mulai berlaku pada 16 Agustus 2007.

2.    Berlaku beberapa waktu setelah diundangkan

Apabila suatu peraturan dinyatakan berlaku beberapa waktu setelah diundangkan, maka dalam hal ini peraturan itu mempunyai daya laku pada tanggal diundangkan tersebut, akan tetapi daya ikatnya setelah tanggal yang ditentukan tersebut.

Hal ini sangat penting apabila dalam pelaksanaan peraturan tersebut terdapat berbagai hal yang harus dipersiapkan terlebih dahulu, misalnya belum ada lembaga atau peraturan pelaksana yang menunjang pelaksanaan peraturan tersebut. Ini sekaligus menjawab pertanyaan Anda yang lain mengenai apakah harus menunggu peraturan turunan (pelaksana) dari undang-undang tersebut.

Salah satu contoh undang-undang yang berlaku beberapa waktu setelah diundangkan adalah Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (“UU Sistem Peradilan Pidana Anak”) yang mulai berlaku setelah dua tahun terhitung sejak tanggal pengundangannya (30 Juli 2012). Jadi ia mulai berlaku dan memiliki daya ikat pada 30 Juli 2014 [lihat Ketentuan Penutupnya].

3.    Berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sampai tanggal yang tertentu

Apabila suatu peraturan dinyatakan berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sampai tanggal tertentu, maka hal ini berarti peraturan tersebut mempunyai daya laku sejak tanggal diundangkan, tetapi dalam hal-hal tertentu ia mempunyai daya ikat yang berlaku surut sampai tanggal yang ditetapkan tadi.

Jika peraturan tersebut dinyatakan berlaku surut, maka ketentuan saat/waktu berlaku surutnya peraturan itu harus dinyatakan secara tepat/pasti, misalnya berlaku surut sampai dengan 1 Januari 2006. Hal ini berhubungan erat dengan asas kepastian hukum. Contoh Ketentuan Penutup nya adalah berbunyi (ibid hal. 129):

“Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 1976, kecuali untuk ketentuan pidananya.”

Dengan demikian, disahkannya suatu undang-undang tidak selalu berarti langsung berlaku dan memiliki daya ikat serta bisa langsung diterapkan. Hal ini perlu dilihat lagi di dalam Ketentuan Penutupnya yang menyatakan secara jelas kapan pengundangan undang-undang itu dilakukan dan mulai diberlakukan. Demikian, semoga bermanfaat. Dasar hukum:

1.       Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

2.       Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;  

3.       Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Referensi:

Maria Farida Indrati Soeprapto. 2007. Ilmu Perundang-undangan Proses dan Teknik Pembentukannya. Yogyakarta: Kanisius. 

”Pencantuman di Lembaran Negara Hanya Masalah Administratif ?”

Catatan Pribadi:

Saya memperhatikan pandangan yang mempermasalahkan eksistensi UUD dianggap oleh sementara orang sebagai mempolitisir masalah.

Pencantuman UUD dalam lembaran negara hanya masalah administratif. Tidak ada implikasi politik apa pun.

Adanya kelompok masyarakat yang mempermasalahkan eksistensi UUD ini membuat pimpinan MPR merasa perlu mengundang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menhukham) Hamid Awalluddin ketika itu di Gedung DPR, Jakarta. Usai pertemuan, Ketua MPR Hidayat Nurwahid mengakui bahwa amandemen UUD memang belum dimasukkan dalam lembaran negara.

Pimpinan MPR sejak 16 Nopember 2005 sudah mengupayakan untuk menempatkan UUD dalam lembaran negara, ujar Hidayat. Dan perkembangannya, lanjut Hidayat sejak 13 Pebruari 2006 UUD dalam empat tahap perubahannya sudah dalam tahap penomoran, yakni berturut-turut Nomor 11, 12, 13 dan 14.

Sesungguhnya, tegas mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, mengutip Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP), pencantuman dalam lembaran negara bukanlah sesuatu yang menentukan sah atau tidaknya UUD.

Menanggapi beragam polemik yang muncul terkait eksistensi UUD, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshidiqie menyatakan, masalah itu sifatnya hanya administratif sehingga tidak mempengaruhi keberlakuan UUD. Sifat administratifnya menurut Jimly adalah untuk kepentingan standarisasi dan menjadi rujukan dokumen yang resmi.

Saya kutip pendapat Jimly bahwa itu soal teknis saja, begitu UUD disahkan langsung berlaku. Jimly menyamakannya dengan putusan MK, dimana putusan tersebut mulai berlaku semenjak diputuskan dan dalam 30 hari harus dimuat dalam berita negara.

Politis

Bukan cuma Jimly saja, pakar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada Denny Indrayana berpendapat, mempersoalkan keberlakuan UUD hanya dengan alasan belum dimasukkan dalam lembaran negara adalah sesuatu yang konyol. Pasalnya hal tersebut sesuatu yang sifatnya administratif.

Dalam pandangan Denny, permasalahan eksistensi UUD sifatnya hanya politis. Ini masalah politis saja. Orang yang ingin kembali ke UUD 1945, hanya cari alasan saja. Menurut Denny mungkin menurut mereka itu alasan yang kuat, padahal tidak. Menurut Denny, lebih kuat kalau yang dipermasalahkan adalah soal sistemnya. Misalnya, UUD dianggap tidak demokratis.

Soal ketentuan dalam Pasal 3 ayat (2) UU PPP tentang pencantuman UUD dalam lembaran negara, Denny menyatakan hal tersebut bersifat pengumuman saja. Mengulang Jimly, hal tersebut hanya untuk kepentingan standarisasi. Tidak dicantumkan dalam lembaran negara tidak berarti inkonstitusional. Sehingga tidak ada implikasi apapun soal itu, tegas Denny.

Menyinggung Gus Dur, baik Denny dan Jimly justru mengingatkan bahwa Gus Dur sendiri mengikuti Pemilu lewat Partai Kebangkitan Bangsa yang kemudian terpilih menjadi Presiden. Tidak hanya itu, Amin Aryoso yang menjadi Presidium KNPP adalah Ketua Panitia Ad Hoc (PAH) I MPR tahun 1999 ketika UUD diamandemen untuk pertama kali.

Hamid sendiri selaku Menhukham yang berwenang memasukkan Amandemen UUD dalam lembar negara menurut keterangan Hidayat akan sesegera mungkin memasukkannya kedalam lembaran negara.
Empat paket amandemen (perubahan, red) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD) yang terakhir dilakukan pada 2002 ternyata masih menyisakan masalah. Salah satunya seperti dilontarkan oleh Komisi Nasional Penyelamat Pancasila dan UUD 1945 (KNPP) dimana KH Abdurrahman Wahid alias Gus Dur duduk sebagai Ketua Presidium.

Sebagaimana diberitakan di berbagai media massa, KNPP menyatakan bahwa UUD hasil amandemen tidak dapat diberlakukan sebelum ditempatkan dalam lembaran negara.

Gus Dur yang pernah menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia periode 1999-2001 menganggap telah terjadi penyimpangan konstitusional. Karena itu, ia menyatakan bahwa amandemen UUD tidak berlaku. Akibat penyimpangan konstitusional ini, Gus Dur mendesak agar diselenggarakan Pemilu ulang. Pemerintah juga diminta melakukan penyelamatan negara dengan membatalkan amandemen dan kembali ke UUD sesuai Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

@MEI

Rujukan: Pencantuman Di Lembaran Negara